Profil Bupati Bombana
SEBAGAI salah satu daerah yang baru terbentuk, Kabupaten Bombana tak ingin ketinggalan di bidang pembangunan dari daerah-daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Apalagi Bombana memiliki sumberdaya yang sangat potensial dan variatif jenisnya.
Namun untuk ‘menyulap’ Bombana menjadi daerah yang diperhitungkan di masa mendatang, tak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan figur yang kuat dalam memimpin Negeri Masa Depan ini, yang memiliki ide dan gagasan cemerlang, serta konsistensi dalam pelaksanaannya di lapangan. Juga yang tak bisa diabaikan adalah partisipasi aktif dari masyarakatnya.
Karena itu, Bupati Bombana Dr H Atikurahman MS mengajak masyarakat Bombana untuk membangun daerahnya dalam bingkai yang di dalamnya terdapat kebersamaan, kejujuran, keadilan, dan kesederhanaan.
Sejak sebelum menjadi bupati, Atikurahman telah memiliki visi membawa Bombana ke arah kemajuan. Dan setelah diberi amanah memimpin daerah kelahirannya, sebagai bupati pertama di daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Buton itu, Atikurahman bertekad mewujudkan ambisi dan obsesinya menjadikan Bombana sebagai pusat pengembangan di jazirah Sulawesi Tenggara dan pusat koneksitas perekonomian antar wilayah..
‘’Saya ingin jadikan Bombana sebagai suatu pusat pengembangan dan koneksitas antar wilayah karena letak geografisnya sangat tepat, mirip dengan Singapura, dan mirip dengan Tanjung Harapan pada abad-abad lampau,’’ ungkap pria kelahiran Kabaena, Bombana, yang meraih gelar sarjana (S1, S2 dan S3) di Universitas Hasanuddin Makassar itu.
Posisi wilayah Bombana yang berbatasan dengan beberapa kabupaten (Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Buton, dan Muna) memang memiliki nilai strategis. Keadaan ini akan memudahkan para pelaku ekonomi untuk berinvestasi di daerah ini, ataupun sebaliknya, dengan mudah memasarkan komoditi/hasil produksinya ke berbagai pasar daerah maupun nasional.
Dalam memajukan Bombana dan mensejahterakan masyarakatnya, Atikurahman menilai ada tiga komoditas yang perlu mendapat perhatian untuk dikembang, yakni komoditas mete, kakao, dan rumput laut.
‘’Ketiga komoditas itu mempunyai nilai jual internasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,’’ terangnya.
Sebenarnya, lanjut Atikurahman, masih banyak lagi komoditas yang patut diperhitungkan, seperti beras, udang, kepiting, dan sebagainya. Tapi, kilahnya, komoditas tersebut pada umumnya hanya mempunyai nilai jual di dalam negeri saja, sehingga harganya tidak sama jika dijual di luar negeri.
Mengenai potensi tambang di daerahnya, seperti marmer, batu permata, nikel, pasir kwarsa, dan batu gamping, Atikurahman memberikan kesempatan kepada setiap investor untuk melakukan penambangan. Pihaknya pun memberikan perlakuan yang sama, apakah itu investor lokal maupun asing, sepanjang mereka mampu dan bertanggungjawab.
‘’Agak susah kalau kita hanya membuka peluang kepada investor lokal dan mengeliminir investor dari luar, karena investor lokal masih perlu pengalaman yang banyak. Yang dibutuhkan adalah investor yang memiliki pengalaman, sehingga bisa dihindari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembangunan yang berkesinambungan, yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan,’’ paparnya.
Untuk eksploitasi sektor pertambangan ini, Bupati Bombana Atikurahman memang sangat berhati-hati karena ia tak ingin kejadian di Sinjai (Sulsel, kasus banjir bandang) dan Sidoarjo (Jatim, kasus lumpur Lapindo) juga menimpa daerahnya.
Sesuai dengan kapasitas keilmuannya di bidang lingkungan hidup, Atikurahman sangat selektif dalam memberikan izin eksploitasi tambang, untuk menghindari kerusakan lingkungan, karena penggalian endapan-endapan mineral di dalam tanah bisa merusak ekosistem. Terlebih bila tidak dikelola secara sustainable development.
‘’Saya sangat memperhatikan lingkungan. Saya berani mengatakan bahwa soal ilegal logging, saya mendahului SBY (presiden, red). Karena tiga bulan setelah saya melarang penebangan kayu di sini, baru kemudian keluar peraturan pemerintah atau ajakan dari SBY tentang hal itu,’’ tegasnya, seraya menambahkan bahwa pandangannya terhadap masalah kayu bukan dilihat dari segi ekonomisnya, tapi dari segi kepentingan lingkungan atau ekosistem.
Selain tambang, Kabupaten Bombana juga memiliki potensi di sektor pariwisata. Wisata bahari di Sagori dan Kabaena, misalnya, sebenarnya daerah tujuan internasional, karena beberapa tahun lalu pernah disinggahi kapal-kapal pesiar. Namun, sekarang, kondisinya telah berbeda, banyak fasilitas yang harus dibenahi untuk menarik wisatawan datang ke obyek wisata tersebut.
Berbagai upaya dilakukan Pemkab Bombana untuk memperkenalkan potensi daerahnya, agar investor besar dan berpengalaman mau datang ke daerahnya untuk menanamkan modalnya.
‘’Hampir semua pameran atau ekspo kita ikuti agar terbuka informasi kepada pihak luar bahwa masih banyak sekali komoditas di daerah ini yang perlu diperdagangkan. Misalnya di sektor perikanan, mestinya bisa dibikin pabrik tepung ikan untuk mengolah ikan busuk yang banyak terdapat di sini, tapi informasi itu tidak diketahui para pemodal yang ada di kota-kota besar,’’ jelas Atikurahman.
Terkait dengan promosi potensi daerahnya, Atikurahman terobsesi membangun pusat eksibisi di Bombana. Semua pelaku ekonomi nantinya diundang untuk bereksibisi, seperti yang dilakukan di luar negeri. Di negara-negara maju itu, hampir setiap hari ada eksibisi. Sedangkan di Indonesia, setahun sekali saja belum tentu ada.
‘’Saya ingin konsisten dengan visi pembangunan Kabupaten Bombana. Di daerah ini perlu ada semacam exhibition koneksitas center karena banyak hasil-hasil industri, hasil-hasil pertanian, dan hasil-hasil jasa yang perlu diekspos ke masyarakat,’’ tuturnya.
Gedung lainnya yang bersifat monumental, yang juga ingin dibangun Atikurahman di Bombana, adalah Culture and Education Center (Pusat Pendidikan dan Kebudayaan). Menurut dia, lokasinya sudah siap dan biaya pembangunannya diperkirakan antara Rp 750 juta-800 juta.
Dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan, Pemkab Bombana tak lupa memberikan perhatian terhadap kegiatan keagamaan. Selain memberikan bantuan kepada sekitar 135 masjid, juga membuka kesempatan kepada anak-anak untuk belajar menjadi penghafal Al Quran seperti yang ada di Jakarta. Sedangkan untuk sarana, Masjid Raya Bombana akan dibangun dengan dana APBD kurang lebih Rp 1,5 miliar.
Demikian pula perhatian terhadap generasi muda, Pemkab Bombana membeli 5 set band dan dibagi-bagikan kepada komunitas-komunitas yang ada di kecamatan-kecamatan untuk merekrut, mengembangkan, dan membimbing anak-anak muda yang punya bakat dalam bidang musik/band. Mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang musik tanpa dipungut biaya.
Mengenai pelayanan publik, Atikurahman mengakui bahwa semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik, misalnya pelayanan publik terhadap pelabuhan, pasar, kesehatan, pendidikan, dan lebih-lebih jalanan. Itu semua menjadi prioritasnya.
‘’Yang kami fokuskan sekarang adalah pelayanan publik terhadap sektor yang bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, seperti pasar dan pelabuhan, karena di sanalah bertransaksi antara penjual dan pembeli, baik hasil-hasil pertanian yang datang dari berbagai tempat maupun hasil-hasil industri yang datang dari luar Bombana,’’ pungkasnya. (d’art-nining)
Biodata
Identitas
1. Nama : Dr H Atikurahman MS
2. TTLr : Kabaena, Kab. Bombana, Sultra, 30 Desember 1950
3. Istri : Dra Andi Radjia
4. Anak : Emmy Purnawaty
Cakrawaty
Jusfira
Muh Haekal
Identitas
1. Nama : Dr H Atikurahman MS
2. TTLr : Kabaena, Kab. Bombana, Sultra, 30 Desember 1950
3. Istri : Dra Andi Radjia
4. Anak : Emmy Purnawaty
Cakrawaty
Jusfira
Muh Haekal
Riwayat Pendidikan
- SR 6 Tahun di Bajoe Bone, 1963
- SMP Negeri Watampone, 1966
- SMA Negeri 159 Watampone, 1969
- S1 Fisipol Unhas, 1980
- S2 Pengelolaan Lingkungan Hidup PPS Unhas, 1989
- S3 PPS Unhas Kajian Administrasi Negara, 1996
Riwayat Pekerjaan
1. CPNS Pegawai Pusat, 1981
2. Instruktur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah Indonesia Timur, 1984-1990
3. Ketua Bappeda Kabupaten Pangkep, 1990-1996
4. Sekretaris Kesbang, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, 1999-2003
5. Kepala Bidang Promosi dan Investasi pada Badan Promosi Penanaman Modal Sulawesi Selatan, 2003-2005
6. Widyaswara pada Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan
7. Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara, 9 November 2005-sekarang
Kursus/Latihan
1. Kursus Perencanaan Pembangunan Nasional di Universitas Indonesia, Jakarta, 1982
2. Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta, 1983
3. Pelatihan Perencana Pembangunan Daerah di Badan Diklat Depdagri, Jakarta, 1983
4. Kursus Perencanaan Kota Terpadu di Institut Teknologi Bandung, 1984
5. Kursus Proyect Management System, Jakarta, 1984
6. Pelatihan Perencanaan Stratejik di Badan Diklat Depdagri, Jakarta, 1985
7. Pelatih Perencana Tenaga Kerja, Jakarta, 1985
8. Diklat Pola Kerja Terpadu (PKT) Out Bound, Makassar, 1998
9. TOT Penyusunan Alat Bantu Mengajar bagi Widyaswara, Makassar, 1999
- SMP Negeri Watampone, 1966
- SMA Negeri 159 Watampone, 1969
- S1 Fisipol Unhas, 1980
- S2 Pengelolaan Lingkungan Hidup PPS Unhas, 1989
- S3 PPS Unhas Kajian Administrasi Negara, 1996
Riwayat Pekerjaan
1. CPNS Pegawai Pusat, 1981
2. Instruktur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah Indonesia Timur, 1984-1990
3. Ketua Bappeda Kabupaten Pangkep, 1990-1996
4. Sekretaris Kesbang, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, 1999-2003
5. Kepala Bidang Promosi dan Investasi pada Badan Promosi Penanaman Modal Sulawesi Selatan, 2003-2005
6. Widyaswara pada Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan
7. Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara, 9 November 2005-sekarang
Kursus/Latihan
1. Kursus Perencanaan Pembangunan Nasional di Universitas Indonesia, Jakarta, 1982
2. Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta, 1983
3. Pelatihan Perencana Pembangunan Daerah di Badan Diklat Depdagri, Jakarta, 1983
4. Kursus Perencanaan Kota Terpadu di Institut Teknologi Bandung, 1984
5. Kursus Proyect Management System, Jakarta, 1984
6. Pelatihan Perencanaan Stratejik di Badan Diklat Depdagri, Jakarta, 1985
7. Pelatih Perencana Tenaga Kerja, Jakarta, 1985
8. Diklat Pola Kerja Terpadu (PKT) Out Bound, Makassar, 1998
9. TOT Penyusunan Alat Bantu Mengajar bagi Widyaswara, Makassar, 1999
Tidak ada komentar:
Posting Komentar