Impikan Putra Maluku Miliki Posisi Tawar

Profil Ir M.A.S Latuconsina 

SOSOK Ir. M.A. S. Latuconsina yang dikenal cukup lantang menyuarakan peran pemuda di Maluku melalui wadah KNPI Provinsi Maluku dua tahun silam ini punya andil mengetuk hati pemerintah pusat, lewat terobosannya melalui KNPI sebagai salah satu wadah kepemudaan di Maluku. Dia bahkan sangat mengimpikan putra Maluku memiliki posisi tawar di tingkat nasional. 
  Setidaknya, lewat sokongan Pemerintah Provinsi Maluku, KNPI di bawah kepemimpinannya sejak tahun 2006 lalu, telah mampu mendorong isu pembentukan Provinsi Kepulauan dengan melibatkan enam daerah lainnya menjadi sebuah isu nasional. 
  "Ini merupakan sebuah prestasi pemuda yang cukup menjanjikan, meski belum dapat diwujudkan, namun kemampuan pemuda Maluku dalam hal ini telah terbukti," ungkap mantan Ketua KNPI Maluku ini. 
  Selain ikut mendorong terbentuknya provinsi kepulauan, lewat tangan Latuconsina yang kini menapak karier di bidang birokrasi, KNPI Maluku telah melakukan sebuah terobosan dengan menyampaikan keluhan masyarakat Maluku, terkait posisi tawar putra Maluku dalam perpolitikan nasional. Misalnya soal porsi jabatan politik yang harusnya juga dipercayakan kepada orang Maluku untuk duduk di kabinet SBY-JK.  
  Kedua program tersebut, kata lelaki yang biasa disapa Sam ini, diusung dengan melihat adanya keresahan masyarakat Maluku. Karena realita yang terjadi, Maluku seakan dianaktirikan pemerintah pusat.  
  "Selama ini ada ketidakadilan yang diterima daerah Maluku dalam hal pembagian porsi anggaran dari pemerintah pusat. Itu semua terjadi, karena Jakarta hanya melihat wilayah Maluku dari luas daratannya saja, sehingga alokasi anggaran yang diberikan hanya berdasarkan luas wilayah darat. Padahal, wilayah Maluku harusnya dihitung sebagai wilayah continental yang terdiri dari sebagian kecil wilayah darat dan 90 persennya wilayah laut," bebernya. 
  Untuk itu, perhitungan alokasi anggaran pembangunan di daerah ini, harusnya juga dihitung mulai dari wilayah laut sebagai wilayah terluas di daerah ini.  
  Dengan melihat persoalan ini, KNPI kemudian mencoba mengemas sebuah isu nasional bersama enam provinsi lainnya dengan meminta pemerintah pusat memberikan status sekaligus pengakuan secara hukum terhadap keberadaan provinsi kepulauan kepada tujuh daerah ini.  
  Tentang upayanya agar putra Maluku memiliki posisi tawar di tingkat nasional, pria yang kini menjabat Kasubdin Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Ambon ini mengatakan, tuntutan itu merupakan sebuah realitas yang harus diterima orang Maluku. 
  Dia mengingatkan, di masa orde lama, putra-putra Maluku sangat diperhitungkan. Mereka ibarat "bintang" yang bersinar di kancah perpolitikan nasional. Saat itu dikenal ada beberapa tokoh nasional yang berasal dari Maluku, diberikan porsi yang cukup terhormat untuk duduk di kursi kabinet. Setelah masa itu berlalu, orang-orang Maluku seakan dilupakan. Dan di setiap pergantian kabinet, sama sekali kita tidak temukan lagi putra-putra Maluku. Padahal, Maluku termasuk satu di antara delapan provinsi yang kala itu ikut memperjuangkan kemerdekaan negara ini.  
  Dua alasan ini yang kemudian membuat KNPI Maluku di bawah komandonya terpanggil melakukan sebuah presure ke pemerintah pusat dengan dukungan Pemprov Maluku. 
  ‘’Kita harapkan Maluku juga mendapatkan tempat yang sama seperti Provinsi Papua dan Aceh yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat,’’ cetusnya. 
  Kini, boleh dikata, buah karya pemuda Maluku, secara tidak langsung telah direspon oleh pemerintah pusat. Misalnya, di tahun 2007 lalu, Maluku telah dijatahkan anggaran yang cukup besar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). 
  ‘’Peningkatan itu bagi kami merupakan respon atas apa yang telah dilakukan. Namun, itu bukan jawaban dari apa yang telah disampaikan. Karena tuntutan dari tujuh KNPI provinsi kepulauan itu, adalah pemerintah pusat harus memberikan pengakuan itu secara hukum, artinya harus diatur dalam Undang-Undang,’’ tandasnya.  
  Dia mengakui, peluang untuk mendapatkan semua itu sangat terbuka. Namun harus pula didukung dengan political will dari pemerintah daerah. Hal yang sama juga akan terjadi terhadap posisi putra daerah di peta perpolitikan nasional. 
  ‘’Saya kira budaya kita yang kurang mendukung. Kita masih menganut budaya kepiting (saling menjatuhkan). Ini fakta, ketika ada orang kita yang berjuang untuk merebut salah satu jabatan yang strategis, pasti ada di antara kita yang tidak setuju. Padahal, bila hal ini kita terus wacanakan, suatu saat akan ada respek dari pemerintah pusat,’’ yakinnya. 
  ‘’Mungkin saja orang Maluku tidak didudukkan pada kursi kabinet, tapi hanya di jabatan-jabatan dirjen atau sejenisnya. Nah kalau ada lima dirjen yang berasal dari daerah ini, apa orang Maluku tidak senang,’’ sambungnya. 
  Pasti mereka tidak akan diam untuk melihat daerah ini ke depan. Kenyataan saat ini, banyak SDM Maluku yang tidak terpakai, sehingga selalu terfokus ke daerah, sehingga bila ada Pilkada semuanya mau bertarung. Padahal kursi gubernur dan wakil gubernur itu hanya untuk dua orang.  
  Meski apa yang disuarakan itu belum maksimal terjawab, namun dirinya berjanji sebagai tokoh muda Maluku, akan tetap mewacanakan tuntutan ini di setiap kesempatan, baik itu pada skala daerah maupun nasional. Dan di tahun 2009 bertepatan dengan pemilihan presiden (Pilpres), KNPI juga akan wacanakan konsep, dengan mengkampayekan kepada masyarakat Maluku, agar mau memilih calon presiden dan wakil presiden yang bersedia menempatkan putra daerah Maluku di kursi kabinetnya, sekaligus memberikan pengakuan secara hukum akan pembentukan provinsi kepulauan. 
  ‘’Konsep ini akan kami tawarkan kesetiap pasangan calon yang akan bertarung di Pilpres 2009 nanti,’’ kuncinya. (syarafudin pattisahusiwa)